Hukum pidana menjadi salah satu aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa kasus hukum pidana di Indonesia juga pernah menuai perhatian publik. Bagi kamu calon mahasiswa jurusan hukum atau calon pengacara, wajib mengetahui beberapa contoh kasus hukum pidana. Sebelumnya, kamu juga perlu mengetahui arti hukum pidana dan dasar hukumnya. Arti Hukum Pidana Melansir buku Hukum Pidana karya Takdir, hukum pidana berarti hukuman atau peraturan tentang hukuman atau pidana. Hukum pidana bisa dikenakan kepada setiap individu karena tiga alasan, yakni Melanggar norma hukum pidana, atau Melanggar peraturan pidana, Melanggar norma hukuman pidana Melansir buku Hukum Pidana karya Suyanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum berlaku di suatu negara. Hukum pidana mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Tujuan Hukum Pidana Secara umum, tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan setiap individu yang hidup di suatu negara atau hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan atau tindakan tercela. Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi. Kedua unsur itu harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan unsur tersebut juga, hubungan hukum yang dititikberatkan terhadap kepentingan umum. Sifat Hukum Pidana Hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik karena mengatur setiap individu demi kepentingan masyarakat secara umum. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik ini bisa diketahui berdasarkan tiga hal, yakni 1. Tindak Pidana Tetap Ada Hal ini maksudnya suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. 2. Penuntutan Penuntut di mata hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. 3. Biaya Untuk biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi menjadi penghasilan negara. Dasar Hukum Pidana Terdapat beberapa sumber hukum pidana di Indonesia yang wajib kamu ketahui, yaitu KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP menjadi salah satu acuan utama sumber hukum pidana di Indonesia. UU di luar KUHP biasanya memuat aturan tindakan khusus, misalnya pemberatasan tindak pidana korupsi. Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu di Indonesia. Contoh Kasus Hukum Pidana dan Analisisnya 1. Kasus Antasari Azhar Mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Sebelumnya, Antasari Azhar dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum JPU. Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Jaksa Penuntut Umum Cirrus Sinaga mengatakan Antasari memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Nasrudin. Jaksa menilai, motif tersebut yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Antasari kepada Rhani Juliani, istri Nasrudin. Pelecehan seksual ini berawal saat Antasari bertemu Rhani di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, Rhani mengatakan Antasari telah melakukan pelecehan seksual yang kemudian diketahui suaminya, Nasrudin Zulkarnaen. Antasari, menurut jaksa, khawatir jika Nasrudin akan membeberkan kasus ini ke publik dan kemudian meminta bantuan pengusaha Sigid Haryo Wibisono dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizar untuk menyelesaikan masalah ini. Nasrudin ditembak setelah bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul Sabtu 14 Maret 2009. Hingga kemudian, Nasrudin meninggal sekitar 22 jam kemudian dengan dua peluru bersarang di kepalanya. 2. Kasus Kopi Sianida Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Wayan Mina dengan menggunakan kopi sianida karena dinilai terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung dalam memutuskan Jessica bersalah. Kasus kopi sianida ini berawal saat Mirna meninggal setelah minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Jessica, teman Mirna yang datang lebih awal dan memesankan kopi. Hingga kemudian Jessica menjadi saksi atas kasus. Polisi melakukan olah TKP dan gelar perkara uji labfor pada beberapa barang bukti yang mereka kumpulkan. Satu di antara bukti kasus ini yakni ditemukannya kandungan sianida di dalam kopi Mirna dan indikasi menunjukkan bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Jessica. Ingin mengetahui lebih mendalam seluk beluk kasus hukum pidana? Kamu bisa membaca buku Kriminologi Perpektif Hukum Pidana karya Abie Besman. Buku ini membahas fenomena kejahatan yang semakin marak terjadi meski sanksi pidana yang diberlakukan semakin berat. Tertarik membacanya untuk mempelajari berbagai kasus hukum? Dapatkan segera bukunya di Selain itu, ada gratis voucher diskon yang bisa kamu gunakan tanpa minimal pembelian. Yuk, beli buku di atas dengan lebih hemat! Langsung klik di sini untuk ambil vouchernya. Promo Diskon
PTNisshinkan Indonesia mendatangi kantor hukum M81 & Partners sebagai klien untuk membela kepentingan hukum klien yang telah merugikan secara material dan imateril. Klien percaya bahwa M81 dapat menyelesaikan kasus ini secara hukum dengan baik. Adapun masalah hukum yang dihadapi klien mengenai perbuatan melawan hukum pemalsiuan dokumen RUPS LBBuatlah telaah tentang kasus perbuatan melanggar hukum. Tentukan satu kasus yang ada di sekitar kalian, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tata tertib sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan sebagainya. Telaah kasus tersebut tentang siapa yang melakukan, mengapa melakukan, bagaimana dilakukan. Buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus tersebut. Susunlah hasil telaah kalian secara sistematis. Kembangkan kreatifitas kalian dalam menyusun laporan hasil telaah PLEASE JAWAB SECEPATNYA^^ TERIMAKASIH
buatlahtelaah tentang kasus perbuatan melanggar hukum. tentukan satu kasus yang ada di sekitas kalian, seperti pelanggaran lalu lintas,pelanggaran tata tertib sekolah, membuang sampah sembarangan. telaah kasus tersebut tentang siapa yang melakukan, mengapa melakukan, bagaimana dilakukan. buatlah gagasan bagaimana upaya mengatasi kasus hasil telaah kalian secara sistematis Pengertian perbuatan melanggar hukum – Setiap perbuatan yang kita lakukan pastinya memerlukan pertanggungjawaban dan ketika hal itu menyangkut dengan perbuatan melanggar hukum kita harus siap menerima sanksi berupa hukuman atau permintaan ganti rugi karena perbuatan yang kita lakukan. Sebagai warga masyarakat yang tinggal di negara hukum seperti Indonesia sudah seharusnya kita menaati dan mematuhi setiap peraturan hukum yang telah diatur dalam undang-undang negara Indonesia sebagai wujud taat hukum. Di Indonesia sendiri untuk mengatasi perbuatan melanggar hukum tersebut mempunyai lembaga hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi yang setimpal kepada setiap pelanggar hukum. Penegakkan hukum yang adil secara merata kepada seluruh warga negara yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa pandang bulu adalah sebuah wujud dari penegakkan hukum yang diinginkan agar terciptanya rasa aman dari aktivitas kriminal yang terjadi. Namun, sayangnya pada kenyataannya masih banyak terjadi perbuatan melanggar hukum yang cara penanganan kasusnya hanya tegak kebawah namun tumpul ke atas. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh warga biasa lebih cepat mendapat hukuman kurungan penjara yang lama atau pemberian sanksi denda yang besar dibanding perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pejabat negara yang mendapat sanksi hukuman rendah dan mirisnya banyak mendapat potongan hukuman yang tidak masuk di akal melihat perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan tergolong perbuatan besar. Untuk itu bagi sobat Grameds sekalian sebagai warga negara yang baik haruslah memahami pengertian dari perbuatan melanggar hukum dan sebisa mungkin untuk menghindarinya agar tidak mendapat hukuman dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Maka pada pembahasan kali ini kami juga telah merangkum berbagai informasi terkait perbuatan melanggar hukum beserta unsur, akibat, dan contoh perbuatannya yang dapat kalian ketahui sebagai pembelajaran dan pengetahuan tentang hukum. Selanjutnya pembahasan terkait pengertian perbuatan melanggar hukum dapat kalian simak di bawah ini! Pengertian Perbuatan Melanggar HukumPengertian Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Para AhliSubekti dan TjitrosudibioCode NapoleonMunir FuadyUnsur-Unsur Perbuatan Melanggar HukumUnsur bertindak melawan hukumKesalahanKehilanganHubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang diderita Dari Perbuatan Melanggar HukumKompensasi SejatiKompensasi HukumanKompensasi NominalContoh Perbuatan Melanggar HukumHukum perkawinanHak warisPeraturan keluargaHukum PropertiHukum pencemaran nama baikKorupsiPencurianTindak PenipuanPembunuhanKesimpulanBuku TerkaitMateri Terkait Fisika Dalam hukum perdata, tindakan ilegal Bahasa Inggris tort adalah setiap tindakan berbahaya yang memberikan hak kepada korban untuk mengambil tindakan terhadap pelaku. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa materi misalnya kerusakan akibat kecelakaan atau minor misalnya ketakutan atau penyakit. Dengan gugatan ini, korban mencari ganti rugi menurut hukum perdata, misalnya dengan menerima ganti rugi. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian itu. “ Di Belanda perbuatan melawan hukum disebut onrechtmatige daad, dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut adalah tort yang artinya salah wrong. Pembicaraan tentang tindakan hukum, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai tort, telah berkembang sangat cepat untuk mengartikan kesalahan yang tidak diakibatkan oleh pelanggaran kontrak. Kata tort sendiri berasal dari bahasa latin torquere atau tortus yang berarti kesalahan atau kerugian tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang dalam perkembangannya disebut perbuatan melawan hukum adalah untuk hidup jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan hak yang sama kepada orang lain. Ini mirip dengan pepatah latin yaitu juris praecepta sunt luxe, Ehrliche Vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Para Ahli Berikut uraian singkat di bawah ini adalah definisi ahli tentang perbuatan melawan hukum, yang nantinya dapat dijadikan pedoman untuk memperoleh wawasan. Subekti dan Tjitrosudibio Perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga kerugian itu harus dikompensasikan kepada orang yang menderita kerugian itu. Code Napoleon Mengatakan bahwa tindakan ilegal atau perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain membuat orang tersebut membayar kerugian tersebut untuk mengkompensasi kerugian tersebut. Munir Fuady Tindakan ilegal didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum pencipta atau melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, menurut ajaran peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur, yaitu Melanggar hak orang lain berarti melanggar kewajiban hukum peraturan undang-undang. Beberapa definisi kegiatan ilegal menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut Tidak memenuhi kewajibannya selain kewajiban kontraktual atau kewajiban kontraktual yang menimbulkan hak atas ganti rugi. Perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa terlebih dahulu berada dalam suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau kelalaian itu, baik perbuatan biasa maupun perbuatan curang, juga merupakan suatu kebetulan. Kompensasi dapat diminta untuk pelanggaran kewajiban hukum yang berlaku umum untuk semua orang dan untuk pelanggaran kewajiban ini. Kesalahan perdata tindakan sipil yang dapat dimintakan ganti rugi, yang bukan merupakan pelanggaran kontrak atau pelanggaran kewajiban itikad baik atau kewajiban keadilan lainnya. Kerugian yang tidak didasarkan pada pelanggaran kontrak atau, lebih tepatnya, pada tindakan yang dibuat oleh hukum yang melanggar hak orang lain dan bukan hasil dari hubungan kontrak. Perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan hukum berarti melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh undang-undang, dan karena itu orang yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi. Tort bukanlah kontrak, lebih dari kimia, fisika atau matematika. Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata, yang berbunyi “Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Terhadap pernyataan ini, ada 4 empat unsur yang harus dibuktikan jika ingin menuntut suatu tindak pidana, yaitu. Unsur bertindak melawan hukum Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang diduga melanggar aturan hukum dalam masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian kata “hukum” diperluas tidak hanya berarti perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antar warga negara dan dalam hubungan dengan harta milik orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum tidak hanya didasarkan pada asas hukum tertulis, tetapi juga pada norma hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, seperti asas kesusilaan atau kepatutan. Kesalahan Menurut seorang ahli hukum perdata, Rutten menyatakan bahwa jika tidak ada kesalahan, maka tidak ada akibat perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 dua, yaitu. kesalahan yang disengaja dan kesalahan karena kelalaian atau kecerobohan. Dalam hukum perdata, kesengajaan dan kelalaian memiliki konsekuensi hukum yang sama. Memang menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kecerobohan atau kelalaian mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu bahwa pelaku tetap wajib mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Misalnya, pengendara menabrak pejalan kaki sehingga pejalan kaki tersebut pingsan. Dalam hal ini, kecuali pengemudi yang secara tidak sengaja bertabrakan dengan pejalan kaki atau lalai.. Kehilangan Kerugian sipil dapat dibagi menjadi 2 dua klasifikasi yaitu kerugian material dan/atau non-material. Kerusakan properti adalah kerusakan yang benar-benar diderita. Intangible loss berarti hilangnya keuntungan atau keuntungan yang bisa diperoleh di masa depan. Dalam praktiknya, penegakan tuntutan ganti rugi atas kerusakan moral diserahkan kepada hakim, yang mempersulit jumlah kerugian moral yang akan diberikan, karena tindakan tersebut diserahkan kepada subjektivitas hakim yang mengadili. Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang diderita korban. Doktrin sebab akibat dalam hukum perdata dimaksudkan untuk mengkaji hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Elemen ini digunakan untuk menekankan bahwa sebelum menerima tanggung jawab, hubungan sebab akibat antara pelaku dan korban harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam kaitan ini adalah tentang kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari perbuatan salah pelaku. Dapat disimpulkan bahwa penggugat yang mengajukan klaim kematian yang salah harus membuktikan keempat syarat ini. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, permohonan akan ditolak. Namun, lebih baik menyelesaikan masalah dengan nasihat daripada pergi ke pengadilan. Ini karena mengajukan gugatan membutuhkan banyak waktu dan uang dan pertanyaan yang diajukan mungkin tidak dapat dibuktikan. Akibat Dari Perbuatan Melanggar Hukum Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh tindakan ilegal dari suatu pihak menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Secara garis besar, ada dua kategori kerugian; kerugian berwujud dan tidak berwujud. Kerugian materiil adalah kerugian yang sebenarnya diderita korban akibat perbuatan salah, sedangkan kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan salah tersebut. Menurut Munir Fuady, klasifikasi ganti tugi adalah sebagai berikut Kompensasi Sejati Kerugian aktual yang dialami atau diderita, yang dapat dihitung dengan mudah untuk memperoleh angka kerugian. Kompensasi Hukuman Kompensasi dibayarkan kepada korban melebihi apa yang seharusnya diberikan kompensasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencoba memberikan efek hukuman atau jera. Kompensasi Nominal Soal ganti rugi berupa sejumlah uang, ternyata kerugiannya tidak bisa dihitung dengan uang kerusakan non materi bahkan bisa jadi tidak terdapat unsur kerugian materi sama sekali. Contoh Perbuatan Melanggar Hukum Pelanggaran KUH Perdata dihukum dalam bentuk ganti rugi dari jaksa atau tuntutan lainnya. Saat mengajukan gugatan, penggugat harus memberikan bukti seperti tanah atau akta jual beli, perjanjian kerja sama, dll. Hukum perdata sering terjadi dalam keluarga, di rumah, di tempat kerja, dalam kasus jual beli, dan dalam identitas diri. Berikut beberapa contohnya Hukum perkawinan Hukum yang mengatur hubungan suami istri. Hukum perkawinan ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Aturan ini termasuk dalam hukum perdata karena menyangkut hubungan antar pribadi, yaitu suami istri. Perjanjian pranikah sangat penting untuk mencegah pelanggaran hubungan keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan di bawah umur, perceraian dan hak asuh anak. Hak waris Peraturan warisan juga masuk ke dalam hukum perdata. Hukum sangat penting untuk menanggapi kasus-kasus seperti penyitaan harta warisan anak-anak keluarga. Undang-undang ini mengatur tentang ketetapan, ahli waris dan penafian, fidei-commis, portie yang sah, warisan yang tidak diurus, hak warisan, pembagian warisan, eksekusi wasiat dan bewindingsvoerder. Peraturan keluarga Tidak hanya perkawinan, tetapi juga hubungan keluarga diatur dalam hukum perdata. Contoh hukum keluarga biasanya berurusan dengan warisan, tanggung jawab orang tua, pengasuhan anak,hingga kasus kehilangan orang. Hukum Properti Masalah properti ditangani di pengadilan sipil. Contoh hukum perdata yang berkaitan dengan harta benda yaitu pembagian harta kekayaan suatu perusahaan atau lembaga, pembagian saham benda atau barang, dicarikan jalan keluarnya ketika terjadi masalah dalam pembagian harta. Hukum pencemaran nama baik Kasus-kasus yang berkaitan dengan kepribadian, seperti Pencemaran Nama Baik, akan ditangani di pengadilan perdata. Hukum mengatur tuntutan korban terhadap pelaku yang menyalahgunakan identitasnya. Banyak dari tuntutan hukum perdata ini sekarang terjadi di media sosial. Contohnya seperti pencemaran nama baik publik figur, nama baik artis, dan komentar negatif. Korupsi Korupsi semua terkait dengan hal-hal yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Perintah Mahkamah Agung Tahun 2020. Rasuah atau mencuri Latin Corrumpere dari kata kerja corrumpere, yang berarti malas, tidak sah, tidak stabil, memutarbalikkan, menyogok, mencuri, mencuri adalah tindakan pejabat publik, dan politisi dan pegawai negeri, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan ini, yang menyalahgunakan kepercayaan secara tidak adil dan ilegal. jalan dan masyarakat memberdayakan mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Pencurian Dalam hukum pidana, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa persetujuan pemiliknya. Kata tersebut juga digunakan sebagai ungkapan informal untuk berbagai kejahatan terhadap harta benda orang lain, seperti Perampokan, penggelapan seni, penjarahan, kleptomania, mengutil, penipuan dan terkadang pertukaran kriminal. Di beberapa yurisdiksi, pencurian dianggap mencuri; sementara yang lain mengatakan bahwa pencurian menggantikan pencurian. Orang yang melakukan suatu perbuatan atau berkarir dari mencuri disebut pencuri dan perbuatan itu disebut mencuri. Tindak Penipuan Penipuan adalah berbohong untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Meskipun memiliki arti hukum yang lebih dalam, informasi tentang penipuan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Contoh penipuan kriminal adalah sebagai berikut. taktik umpan Trik rahasia seperti penipuan prabayar iklan palsu pencurian identitas faktur palsu Memalsukan dokumen atau tanda tangan perusahaan palsu Pembunuhan Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai motif seperti politik, kecemburuan, balas dendam, membela diri, dll. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah penggunaan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom. Kesimpulan Sekian pembahasan singkat mengenai definisi dari perbuatan melanggar hukum. Pembahasan kali ini tidak hanya membahas definisi dari perbuatan melanggar hukum saja namun juga membahas lebih jauh bagaimana unsur, akibat, dan contoh dari perbuatan melanggar hukum yang dapat sobat grameds simak dengan baik. Memahami pengertian dari perbuatan melanggar hukum memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai perbuatan apa saja yang dapat menjadi sebuah tindakan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi berupa hukuman pidana atau denda bagi para pelakunya. Dengan mengetahui berbagai perbuatan melanggar hukum tersebut juga memberikan kesadaran agar kita tidak melakukan perbuatan tersebut yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Demikian ulasan mengenai pengertian perbuatan melanggar hukum. Buat Grameds yang mau mempelajari semua hal tentang pengertian perbuatan melanggar hukum. Dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum lainnya, kamu bisa mengunjungi untuk mendapatkan buku-buku terkait. Sebagai SahabatTanpaBatas, Gramedia selalu memberikan produk terbaik, agar kamu memiliki informasi terbaik dan terbaru untuk kamu. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi LebihDenganMembaca. Penulis Pandu Akram Artikel terkait Pengertian Pelanggaran Hukum Serta Sanksi, Unsur, dan Faktor Terjadinya Pelanggaran Pengertian Hukum Pidana Khusus, Ruang Lingkup, dan Contohnya Pengertian Kepastian Hukum secara Umum dan Pendapat Para Ahli Pungli Pengertian, Faktor, Dampak, dan Hukumnya Pengertian Penggelapan Dana Hukum dan Contoh Kasusnya